Bali Menuju Pulau Bebas Plastik: Kebijakan Baru dan Tantangan di Lapangan

 

Bali, sebagai destinasi wisata dunia, kembali menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan. Melalui Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah, pemerintah provinsi mengambil langkah tegas dengan membatasi penggunaan kemasan plastik sekali pakai, khususnya air minum dalam kemasan (AMDK) berukuran di bawah 1 liter. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah plastik yang mencemari lingkungan dan merusak citra pariwisata Bali.​

Latar Belakang Kebijakan

Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa larangan peredaran air minum kemasan plastik di bawah 1 liter merupakan bagian dari upaya mengatasi persoalan sampah plastik di Bali. Beliau menyatakan, "Keberatan saja silakan, (SE) tetap akan jalan. Kalau dilarang (produksi) yang (berukuran di bawah) 1 liter ya bikin yang lebih dari itu." ​

Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi produsen AMDK, tetapi juga menyasar pelaku usaha hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan kafe. Mereka diwajibkan untuk tidak menggunakan kemasan plastik sekali pakai dan dapat dikenakan sanksi berupa peninjauan kembali hingga pencabutan izin usaha jika tidak melaksanakan SE tersebut. ​

Respons Pelaku Usaha

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, melalui Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Arta Ardhana Sukawati alias Cok Ace, menyatakan bahwa SE tersebut adalah bentuk penegasan dari peraturan-peraturan yang sebelumnya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Namun, beliau juga mengakui bahwa implementasi peraturan sebelumnya belum maksimal. ​

Cok Ace menilai keterbatasan fasilitas seperti tempat pembuangan sampah di beberapa lokasi wisata dan daerah padat penduduk masih menjadi kendala. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah plastik.​

Tantangan di Lapangan

Meskipun kebijakan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, pelaksanaannya di lapangan menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa pelaku usaha menyatakan keberatan terhadap larangan tersebut, terutama terkait dengan ketersediaan alternatif kemasan yang ramah lingkungan dan biaya operasional yang lebih tinggi.​

Gubernur Koster menanggapi keberatan tersebut dengan menyatakan bahwa kebijakan ini bukan untuk mematikan usaha, tetapi untuk menyelamatkan Bali dari kerusakan lingkungan. Beliau mendorong pelaku usaha untuk berinovasi, misalnya dengan menggunakan botol kaca sebagai alternatif ramah lingkungan. ​

Upaya Pemerintah Provinsi Bali

Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan merumuskan sanksi tegas bagi hotel, mal, dan restoran yang tidak mau atau tidak mampu mengolah sampah yang dihasilkan sendiri. Sanksi tersebut termasuk penutupan operasional dan pencabutan izin usaha. ​

Selain itu, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Gerakan Bali Bersih Sampah dengan cara sederhana, seperti membawa botol minum sendiri, menggunakan tas belanja kain, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari.​

Kebijakan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai di Bali merupakan langkah progresif dalam upaya pelestarian lingkungan dan menjaga citra pariwisata Pulau Dewata. Meskipun menghadapi tantangan dalam implementasinya, dukungan dari berbagai pihak dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.​

Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, Bali dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengurangi ketergantungan terhadap plastik sekali pakai dan mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.​